nita's Blog

tugas pancasila

Penyimpangan Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kesehatan Masyarakat

Study kasus korupsi di lingkungan puskesmas

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis Dalam banyak hal mengenai kesehatan adalah hal yang tidak dominan dalam kehidupan masyarakat.Namun tanpa kesehatan masyarakat tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kaitannya antara pelaksanaan ketuhanan yang maha esa dalam kesehatan masyarakat. Sesuai sila pertama pancasila yang mengatakan bahwa ketuhanan yang maha esa mengandung artian yang sangat luas.karena hal yang dibahas adalah kaitannya dengan kesehatan masyarakat maka penulis memberi definisinya sebagai berikut diantaranya dalam pelaksanaan ketuhanan yang maha esa dalam kesehatan masyarakat adalah dalam setiap pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap masyarakat tidak boleh sampai menyimpang dari ajaran agama. Namun penyimpangan dalam pelayanan ini masih sering saja terjadi. Penulis mengungkapkan beberapa fakta yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang menyimpang dari konsep ketuhanan yang maha esa. Penulis memberikan kasus korupsi yang terjadi di dalam hal pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk contohnya adalah korupsi yang terjadi dalam lingkungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjadi di puskesmas.
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Pemerintah memberikan banyak upaya dalam penyelenggaraan pemeliharaan serta meningkatkan kesehatan untuk masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas. Dengan adanya puskesmas yang ada di tingkat kecamatan memberikan akses yang mudah untuk masyarakat mendapatkan pelayanan yang murah, cepat, dan mudah daripada harus ke rumah sakit yang tentunya memerlukan biaya yang lebih mahal serta pelayanan yang agak sulit dalam prosedur administrasinya. Puskesmas yang dikenal karena jaraknya yang terjangkau oleh masyarakat sering menjadi tujuan pertama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ini.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan ini termasuk didalamnya adalah dokter, perawat, bidan, maupun mantri yang telah mengerti penanganan dalam bidang kesehatan.
Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sebagai contoh dalam kasus ini adalah puskesmas yang berada dekat dengan masyarakat. Letaknya yang berada di tingkat kecamatan memudahkan masyarakat menjangkaunya. Tidak seperti rumah sakit yang letaknya di kota kabupaten tentunya menyulitkan masyarakat yang rumahnya jauh dari kota kabupaten. Bagi kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten, puskesmas sangatlah diperlukan untuk pelayanan kesehatan.
Puskesmas, ialah sarana kesehatan masyarakat yang berada pada tingkat kecamatan. Kedekatan inilah yang menjadi tujuan pertama masyarakat sebelum dirujuk ke rumah sakit. Pelayanan dirumah sakit pun juga memerlukan surat rujukan dari puskesmas untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Penulis mencoba mengungkap indikasi korupsi yang dilakukan pihak puskesmas terhadap pelayanan kepada masyarakat.
korupsi (korruptie, bahasa Belanda) mengandung arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, penggelapan, kerakusan, amoralitas, dan segala penyimpangan dari kesucian. Dalam konteks politik, korupsi berarti setiap tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Jelas, ia adalah benalu dalam tetumbuhan kenegaraan yang sedang berkembang dan bermekaran. Korupsi memang bukan barang langka di negeri ini. Barangkali bangsa ini sudah terjangkit dalam stadium kronis, yaitu bukan endemik saja, tetapi sudah menjadi sistemik. Bung Hatta bahkan dulu pernah mengatakan bahwa “korupsi telah menjadi seni dan bagian dari budaya Indonesia”. Sulit rasanya bagi kita, khususnya pejabat publik, untuk mengatakan haram terhadap perilaku korup dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu indikasinya adalah dalam proses pengadaan obat untuk puskesmas itu sendiri. Biasanya puskesmas akan mengadakan tender pengadaan obat untuk puskesmas untuk persediaan obat yang puskesmas butuhkan. Akan ada distributor ataupun sales yang akan dating dan menawari obat yang mereka butuhkan. Tender yang diadakan adalah sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan ini adalah sah menurut hukum dan tidak terjadi penyimpangan. Namun biasanya pihak pemenang tender akan memberikan bingkisan “terima kasih” kepada pihak yang gtelah memenangkan tender itu. Dalam hal ini adalah kepala puskesmas yang berwenang untuk memberikan keputusan terhadap pemenang tender yang dipilih. Setelah tender dimenangkan oleh salah satu pihak, maka ucapan “terima kasih” ini akan diberikan. Ucapan ini biasanya dalam bentuk bingkisan ataupun berupa uang. Padahal dalam undang-undang dikatakan bahwa pejabat negara dilarang menerima bingkisan apapun dari orang/ badan usaha tanpa tujuan dan maksud yang jelas.
Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang yang tidak mengizinkan pejabat Negara untuk menerima bingkisan apapun dalam bentuk apapun. Indikasi inilah yang menjadi pemicu adanya korupsi kecil-kecilan yang terjadi dalam puskesmas yang menyimpang dari prinsip ketuhanan yang maha esa. Ada juga korupsi yang lain ialah penggunaan obat untuk kepentingan pribadi namun tidak dicatat dalam daftar pemakaian obat. Meskipun ini sifatnya ringan namun hal ini akan menjadi sebuah budaya korupsi yang tidak akan hilang dari Negara Indonesia.
Padahal akibatnya sangat serius bagi masa depan bangsa. Lawrence E Harrison (2000) mengungkapkan, budaya korupsi adalah penyebab terjadinya kemunduran dan keterbelakangan suatu masyarakat. Syauqi Beik, sastrawan Arab terkemuka, menyatakan, “Sebuah bangsa akan hancur ketika moralitasnya hancur.” Hal itu dipertegas Edward Gibbon secara empiris-historis berkenaan dengan runtuhnya kekaisaran Romawi, yang mengemukakan, kemerosotan moral adalah penyebab hancurnya bangsa-bangsa di dunia.
Memang korupsi yang terjadi dalam puskesmas itu sifatnya kecil, namun apabila hal itu terus terjadi tidak menutup kemungkinan mengakibatkan kerugian Negara yang tidak kecil. Meskipun ini diluar prosedur pelayanan untuk masyarakat, namun hal ini tentunya menjadi akar dalam berbagai penyimpangan yang ada di puskesmas karena tidak menutup kemungkinan hal-hal diluar prosedur dimanfaatkan sebagai lahan basah untuk korupsi
Menteri Agama Maftuh Basyuni menegaskan, sentuhan moral agama diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penyimpangan perilaku dari aparatur pemerintah seperti korupsi. “Solusi yang diperlukan adalah sentuhan moral, di antaranya melalui pengawasan dengan pendekan Agama (PPA), ” kata Menag Maftuh Basyuni pada acara pembukaan workshop tentang pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) tahun 2008, di Kantor Departemen Agama, Jakarta.
Menurutnya, selain faktor kesempatan, akar permasalahan berbagai bentuk penyimpangan adalah faktor moral dan akhlak yang substansinya berada di luar jangkauan sistem manajemen. Karena itu, lanjut Maftuh, pengawasan yang bersifat represif atau audit adalah dalam rangka menghapus penyebab penyimpangan yang bernama “kesempatan”. Sangat penting dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan moral dan akhlak, yakni dengan menghapus niat untuk berbuat menyimpang melalui penyadaran diri selalu diawasi oleh Allah SWT.
“Kesadaran bangkitnya potensi ketuhanan itu, diperoleh melalui pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Apabila para aparatur negara sudah sadar akan potensi ketuhanan, maka tidak ada lagi niat untuk menyimpang, ” tandasnya. Pada kesempatan acara itu, dia mengimbau jajaran di lingkungan Depag terus berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai agama dalam setiap langkah kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Seperti yang tertera dalam UU RI No.21 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 13, setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan/wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukannya/oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan/kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga bagi pemberi hadiah atau bingkisan atau janji ataupun parcel dapat juga dipidana atas pemberiannya kepada pejabat ataupun pegawai negeri yang memiliki kekuasaan ataupu wewenang yang terdapat didalamnya.
Solusi
Solusi dalam masalah ini adalah tiap-tiap kepala puskesmas mempunyai rekening bank tunggal yang apabila dilakukan pemeriksaan akan terlihat jelas darimana asal semua transaksi yang masuk yang berasal dari luar gaji sebagai kepala puskesmas. Audit untuk kasus ini akan lebih mudah karena auditor tidak perlu memeriksa rekening yang lain sehingga audit menjadi lebih cepat selesai.
Untuk pemenang tender ataupun pihak mana saja yang ingin menang atas tender pengadaan obat atau tender apa saja yang berkaitan dengan puskesmas, apabila ada indikasi penyuapan ataupun pemberian bingkisan yang dirasa mempunyai maksud tertentu didalamnya, maka dapat diperkarakan dalam pengadilan atas dugaan suap. Sehingga bingkisan, hadiah ataupun janji yang diberikan kepada kepala puskesmas tidak akan ada karena adanya dakwaan yang bisa diperkarakan di meja hijau.(hanya sebuah contoh kasus/perumpamaan)
mouse

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Januari 2018
S S R K J S M
« Mei    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

jangan lupa diisi y..

%d blogger menyukai ini: